Bondowoso — Pengurus Komisariat (PK) PMII Universitas Jember Kampus Bondowoso melontarkan kritik keras terhadap wacana pembangunan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan Universitas Jember (UNEJ). Mereka menilai kampus mulai diarahkan keluar dari fungsi utamanya sebagai ruang akademik dan intelektual.
Ketua PK PMII UNEJ Kampus Bondowoso, Sahabat Ahmad Fadhoil, menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh diposisikan sebagai alat pelaksana program pemerintah yang berpotensi mengaburkan independensi akademik kampus.
“Perguruan tinggi bukan kepanjangan tangan kekuasaan. Kampus dibangun untuk melahirkan pemikiran, riset, dan gerakan intelektual, bukan dijadikan tempat menjalankan proyek-proyek negara yang keluar dari orientasi pendidikan tinggi,” tegasnya Ahmad Fadhoil, Rabu (21/5/2026).
Menurutnya, wacana pembangunan SPPG justru menunjukkan adanya pergeseran arah kampus yang semakin jauh dari semangat tridharma perguruan tinggi. Di tengah masih banyaknya persoalan akademik, kampus dinilai malah diarahkan masuk terlalu dalam ke wilayah administratif program pemerintah.
PK PMII UNEJ Bondowoso juga menyoroti bahwa dunia pendidikan tinggi saat ini sedang menghadapi tantangan serius, mulai dari kualitas pendidikan, penguatan budaya riset, hingga minimnya ruang pengembangan intelektual mahasiswa. Karena itu, kampus dinilai seharusnya fokus membangun kualitas akademik, bukan sibuk menjadi operator program birokrasi.
“Jangan sampai kampus kehilangan marwahnya hanya karena terlalu tunduk pada agenda kekuasaan. Hari ini kampus diuji, masih berdiri sebagai ruang kritis atau justru berubah menjadi alat legitimasi program pemerintah,” lanjut Ahmad Fadhoil.
PMII UNEJ Bondowoso menilai pembangunan SPPG di area kampus berpotensi membuka ruang intervensi yang semakin besar terhadap independensi perguruan tinggi. Mereka khawatir kampus perlahan kehilangan posisi moralnya sebagai kekuatan kontrol sosial dan intelektual masyarakat.
“Kami tidak menolak program pemenuhan gizi masyarakat. Yang kami tolak adalah ketika kampus dipaksa keluar dari jati dirinya dan dijadikan simbol keberhasilan proyek negara. Perguruan tinggi harus tetap independen dan berpihak pada pengembangan ilmu pengetahuan,” pungkasnya. (*)